tidak comply dengan kebijakan kami maka fasilitas browsing BlackBerry akan diblokir," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Gatot S. Dewa Broto, di Jakarta, Senin. Dewa Broto menjelaskan, fasilitas browsing di BlackBerry itulah yang selama ini membuka kemungkinan untuk mengakses situs porno karena produsen BlackBerry, RIM, belum melakukan content filtering. Karena itu, katanya, Kemenkominfo mengancam akan memblokir fasilitas browsing tersebut. "Untuk fasilitas lain tetap bisa digunakan, blokir hanya berlaku untuk fasilitas browsing saja," katanya.
Pada 10 Agustus 2010, kata Dewa Broto, pihaknya sudah melakukan "kick off" untuk memberlakukan filtering terhadap situs porno pada 180 Internet Service Provider (ISP). "Kalau layanan browsing BlackBerry yang tanpa filtering dibiarkan seakan-akan ada previlege yang diberikan kepada RIM. Sedangkan `gadget` lain terkoneksi dengan ISP yang ada. Kami tegaskan bahwa kami tidak dipicu oleh kepentingan apapun," katanya. Pada 17 Januari 2011 dijadwalkan akan ada pertemuan dengan RIM dan menurut Gatot di situlah kesempatan RIM untuk mengambil sikap terkait layanannya di Indonesia. "Kalau mereka comply dengan kebijakan di Indonesia maka mereka harus kooperatif untuk melakukan filtering konten, sebaliknya jika tidak comply maka fasilitas browsing akan diblokir," katanya.
Gatot menambahkan, pemerintah akan menawarkan substitusinya kepada pelanggan salah satunya dengan cara mengaktifkan GPRS handset kketika akan mengakses internet. Namun konsekuensinya, pelanggan akan dibebani biaya tambahan untuk mengakses GPRS di luar biaya layanan BlackBerry. "Artinya ada risiko finansial yang harus ditanggung pelanggan, itu salah satu entry point kami untuk menekan RIM bukan berarti kami membuat beban baru bagi pengguna tetapi mendorong RIM agar comply dengan peraturan yang ada," katanya. Gatot juga menanggapi komentar yang selama ini menganggap pemerintah tidak tegas seperti pemerintah Arab Saudi yang dengan tegas memblokir BlackBerry di negaranya. Menurut dia, aturan dan kebijakan di Indonesia jelas berbeda dengan Arab Saudi. "Kita bukan Arab Saudi. Kita tidak ingin latah, semua ada skenario dan solusi yang cerdas yang sesuai dengan kebijakan dan aturan di Indonesia," katanya. (Ant-tvOne-Modf.)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar